Monday, September 23, 2019
Home > Berita > Pemda Maluku Anggarkan Rp3.2 M untuk Listriki 20 Desa Perbatasan

Pemda Maluku Anggarkan Rp3.2 M untuk Listriki 20 Desa Perbatasan

Pemda Maluku Anggaran Rp3.2 M untuk Listriki 20 Desa Perbatasan.

MIMBAR-RAKYAT.com (Ambon) – Pada 2017 ini Pemerintah Provinsi Maluku telah menganggarkan Rp3, 2 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 20 desa yang tersebar di kawasan perbatasan dan terluar.

“Ini upaya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk terus melakukan berbagai upaya guna mengatasi persoalan listrik yang ada di Maluku. mengingat sampai saat ini masih ada sejumlah desa yang belum teraliri listrik, terutama di kawasan perbatasan dan terluar seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Kepulauan Aru, ” ujar Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy, dalam Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu (15/3).

Ia mengatakan, pada 20 desa tersebut akan diprioritaskan terutama untuk rumah ibadah dalam hal ini Gereja, Masjid dan rumah masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan.

Sementara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut Nanlohy, pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan untuk 12 desa di Maluku, yang termasuk dalam program pemerintah pusat terkait 2500 desa di Indonesia yang akan teraliri listrik.

Ke 12 Desa tersebut, disebut Nanlohy, tersebar di Kabupaten SBB, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Terlepas dari hal tersebut, dia katakan, ada Camat Toyando Kota Tual yang datang untuk meminta bantuan melistrik 6 desa yang ada di Kecamatan Toyando. Mengingat dari 8 desa yang ada baru dua desa yang teraliri listrik.

Nanlohy berharap ada bantuan dari Gubernur Maluku Said Assagaff, untuk menganggarkannya dalam APBD-Perubahan, sehingga persoalan kelistrikan di Kecamatan Toyando bisa diselesaikan.

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur mengungkapkan untuk APBD-P biasanya diperuntukan untuk anggaran di sekretariat dan DPRD.

“Jangan minta-minta di perubahan, karena tidak ada uang. Kalau ada pasti diberikan. Minta sama Kementerian dulu. Pasti dibantu pak Jonan (Menteri ESDM). Beliau sangat memberikan perhatian kepada kita. Dan saya yakin bisa dibantu,” ujar Assagaff menanggapi permintaan Kadis ESDM Maluku itu.  (sp/kb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru