Friday, May 29, 2020
Home > Berita > Pelaksanaan Reformasi Hukum Dimulai Lewat OPP

Pelaksanaan Reformasi Hukum Dimulai Lewat OPP

Presiden Jokowi minta pungli diberantas.

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Indonesia baru memulai reformasi hukum dan pemerintah memutuskan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar dan penyelundupan (OPP) sebagai bagian langkah awal pelaksanaan reformasi hukum itu.

“Secara prinsip Presiden dan Wapres setuju dengan diadakannya operasi pemberantasan pungli dan penyelundupan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Wiranto usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta.

Seskab menyebutkan sasaran OPP antara lain adanya pungutan dalam pelayanan SIM, SCKC, BPKB, STNK, penanganan bukti pelanggaran dan penyelundupan.

Pramono menyebutkan terkait OPP itu, Presiden Jokowi menugaskan Menko Polhukam untuk merumuskan, menyelesaikan dan segera melaksanakan operasinya.

“Mungkin dalam waktu sekarang ini ada terapi kejut, nanti akan dilaporkan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian). Tadi Kapolri sudah lapor kepada Presiden,” kata Seskab, Selasa, seperti dilansir antaranews.

Pramono menyebutkan dalam rapat terbatas itu, Presiden Jokowi juga memberi arahan tentang pembangunan lapas baru karena yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan setelah ada paket kebijakan ekonomi, maka kini pemerintah mulai melakukan reformasi hukum atau revitalisasi hukum nasional.

“Banyak peraturan, ada 60.000 lebih, itu perlu penyederhanaan. Itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi rendah,” katanya.

Menurut Wiranto, sasaran yang akan dicapai adalah pulihnya kepercayaan publik dan ada kepastian hukum.

Ia menyebutkan dari banyak masalah hukum, dapat dibagi menjadi tujuh kelompok antara lain terkait pelayanan publik, penyelesaian kasus, manajemen perkara, penguatan SDM, dan pembangunan budaya hukum.

Ia menyebutkan dalam tahap awal atau tahap pertama pemerintah nelakukan operasi pemberantasan pungli, suap, penyelundupan yang sudah merajalela.

“Ada pembayaran tidak wajar, mengurus sesuatu lama sehingga muncul pungli, itu akan diberantas,” katanya.

Ia menyebutkan penyelundupan yang saat ini marak juga telah merugikan produksi dan perekonomian nasional. ” Akan segera dibentuk Satgas Pemberantasan Penyelundupan,” katanya.

Wiranto menyebutkan dalam operasi pemberantasan itu, juga ada sistem baru di mana publik bisa melaporkan adanya pungli atau penyelundupan kepada satgas dan satgas akan langsung menanganinya.

“Juga akan dilakukan percepatan layanan SIM, SKCK, BPKB. Januari diharapkan pelayanan SIM, BPKB, SCKC akan lebih cepat dari sekarang,” katanya.

Percepatan itu juga akan dilakukan untuk pelayanan izin tinggal dan HAKI.

Sementara itu mengenai Program Relokasi Lapas, Wiranto menyebutkan hampir semua lapas di Indonesia yang kapasitas atau daya tampungnya sudah berlebihan atau over kapasitas. Kelebihan sekitar 75-200 persen atau rata-rata 80 persen rata-rata.

“Perlu relokasi lapas dan pemisahan penghuni lapas untuk kasus narkoba dan terorisme,” kata Wiranto.

Wiranto juga menyebutkan untuk kasus pidana ringan, nantinya tidak perlu masuk ke peradilan.

“Cukup denda ringan tanpa mengkriminalisasi mereka sehingga penghuni lapas juga akan berkurang,” kata Wiranto.

Enam orang ditahan.

Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan menyebutkan sebanyak enam orang telah ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Ada enam pelaku kami tangkap akan kami periksa, beberapa petugas dari dirjen perhubungan laut, kemudian satu orang dari calo-nya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan setelah melakukan penggeledahan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia mengatakan, oknum yang ditangkap merupakan pegawai biasa dan salah satunya merupakan calo dari perusahaan pendukung dokumen-dokumen laut.

Irjen Iriawan juga menjelaskan bahwa uang hasil pungli tersebut ditemukan di lantai enam dan kemudian lanjut naik ke atas lantai 12, uang yang ditemukan total dalam penampungan ada sebanyak Rp60 juta dan dalam rekening penampungan ada sebanyak Rp1,2 miliar.

“Nanti akan kami dalami, karena di Kemenhub di Direktorat Jenderal Kelautan ada sebanyak 152 perizinan ada buku pas, buku ganti warna dangan panjang kapal, itu semua terkait administrasi perkapalan,” katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meninjau dan membenarkan adanya penangkapan pelaku pungutan liar atau pungli terkait administrasi di laut oleh oknum dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) baru dibicarakan, rapat baru saja selesai dan kami langsung dapat laporan dari Kapolri, bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap banyak pungli untuk pengurusan buku laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda ada yang ratusan ribu serta ada yang jutaan,” kata Presiden Joko Widodo ketika melakukan peninjauan penggeledahan di Kemenhub.

Ia menjelaskan hanya ingin meninjau langsung dan memastikan proses penggeledahan terhadap dugaan praktik pungutan liar.

Presiden juga mengingatkan kepada seluruh instansi dan lembaga untuk menghentikan praktik pungli, karena sudah ada OPP.

“Saya perintahkan langsung tangkap dan pecat oknum yang terbukti, segera hentikan praktik pungli, utamanya terhadap pelayanan kepada masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo.

Sejak jaman dahulu kala, kata “pungli” amat akrab di telinga orang Indonesia, praktinya tidak dapat diberantas, dan kini Presiden Jokowi turun tangan langsung mendatangi tempat pungli berlangsung. Masyarakat tentu menunggu, sejauh mana reformasi hukum itu akan terejawentahkan di tengah kehidupan masyarakat.  (AN/KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru