MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasti menjadi Capres dari partainya masing-masing dengan mitra koalisinya. Meski sudah mengantongi nama Cawapresnya keduanya masih menyisakan teka-teki yang tak begitu rumit. Bagi Prabowo nama Hatta Rajasa mencuat, dan bagi Jokowi nama Jusuf Kalla dan Abaraham Samad masih digantung.
PDI Perjuangan memastikan calon pendamping Jokowi akan dibahas bersama partai mitra koalisi, Rabu 24/5/2014 pun begitu dengan Prabowo.
Kata kunci memilih Cawapres sebenarnya terpusat pada kompetensinya. Bukan soal elektabilitas. Soal elektabiltas ini pertama yang harus diselesaikan Capres. Soal ini bagi Jokowi maupun Prabowo sudah selesai dengan tingkat elekbilitasnya sendiri-sendiri.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan, “Kompetensi capres dan cawapres harus saling melengkapi,” kata Andrinof , Senin (12/5/2014).
Partai politik semestinya memilih cawapres yang secara kompetensi bisa melengkapi bagi si capres. Apabila kompetensi capres dan cawapres saling melengkapi, pasangan tersebut bisa tampil lebih meyakinkan di mata konsituen. Faktor asal muasal cawapres pun bisa diabaikan. “Apabila kompetensi seorang cawapres bagus, dia akan menjadi pendulang suara bagi partai pengusung,” papar Andrinof.
Namun, apabila secara kompetensi tak juga ditemukan figur cawapres yang bisa mendongkrak suara si capres bisa mempertimbangkan elektabilitas berbasis wilayah. Misalkan Jawa-Luar Jawa.
Partai politik yang mengumumkan secara terbuka tahapan-tahapan penentuan cawapres akan memetik keuntungan tambahan dengan membuat konsituen merasa terlibat. “Sebaiknya dijelaskan proses mencari cawapres ini, berapa nama yang masuk, nama yang muncul,” papar Andrinof.
Makasar
Meski belum mengumumkan siapa cawapres pendamping, Joko Widodo sudah memberi petunjuk sosok yang dimaksud. Jokowi menyebut cawapres yang akan dipilihnya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Bila merujuk daerah tersebut, ada dua kandidat kuat yakni mantan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Tapi Jokowi masih menyimpan rapat-rapat cawapres yang dipilihnya.
Bila nantinya Jokowi tidak menepatinya berarti ia bunuh diri, apalagi bila Pilpres berlangsung 2 putaran.
Pengamat politik Arya Fernandes menganalisis kekuatan dan kelemahan Jokowi bila bersanding dengan JK ataupun Samad. Berikut perbandingannya:
Kekuatan Jokowi – JK (tidak Mewakili Golkar)
1. JK memiliki kekuatan elektoral di Indonesia bagian timur, terutama di Pulau Sulawesi. Basis pemilih JK di Indonesia Timur relatif terjaga dengan baik sejak pemilu 2004 dan 2009. Umumnya, mereka adalah pendukung loyal dan fanatik bagi JK.
2. Dengan mengambil JK, akan membuat pemilih Golkar terpecah ,gamang dan menganggu kemantapan pemilih Golkar. Point ini tidak berlaku bila JK merepresentasikan Golkar. Bila JK mewakili Golkar akan menambah nilai elektabilitasnya.
3. Akan membuat posisi politik Golkar menjadi goyang. Bisa-bisa Golkar memilih berubah haluan, bisa mendukung pasangan Jokowi – JK atau setidaknya mendukung di parlemen.
4. JK memiliki jejaring dan koneksi yang kuat di kalangan politisi dalam parlemen dan pengusaha. Pengalaman JK yang panjang di pemerintahan akan membuat Jokowi nyaman. Apalagi JK mampu mengambil posisi yang tepat bila pemerintah menempuh kebijakan yang kurang populis
Kelemahan Jokowi – JK
1. JK hanya berpotensi diserang dari faktor usia
Kekuatan Jokowi – Samad
1. Kekuatan Samad adalah karena berusia muda. Ini bisa menjadi strategi kampanye PDIP untuk mencitrakan isu kepemimpinan muda (Tetapi apa untungnya).
2. Samad menjabat sebagai Ketua KPK yang tengah disukai pemilih. Daya jualnya, pasangan ini mau menggalakkan isu pemberantasan korupsi. (Sekaligus pelemahan KPK karena tenaga intinya direkrut.
Kelemahan Jokowi – Samad
1. Kurang berpengalaman dan terlalu muda sebagai posisi cawapres.
2. Pengaruh Samad di Indonesia Timur tidak sekuat JK. Memilih Samad, berarti menyingkirkan JK .Dikhawatirkan akan terjadi migrasi pemilih ke Prabowo Subianto, apalagi bila JK mengalihkan dukungan ke Prabowo bila gagal berpasangan dengan Jokowi
3. Samad rentan diserang melalui kampanye negatif dengan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua KPK.
Menurut Arya, pilihan PDIP untuk memilih JK atau Samad tergantung strategi elektoral yang akan ditempuh dan kenyamanan politik PDIP setelah pemilu.”Bila PDIP ingin mengamankan Indonesia Timur, JK adalah pilihan yang terbaik. Kekuatan JK di Indonesia Timur lebih kuat dari Samad.
Bila PDIP ingin pencitraan sebagai partai yang konsisten melakukan regenerasi politik atau kepemimpinmuda, Samad dianggap cocok.Bila PDIP ingin merasa kebijakannya tidak dinganggu parlemen, JK akan lebih tepat karena JK punya basis politik di Golkar,” ujarmya. (AL)
