MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Politik itu tidak murah, bahakan sangat tinggi. Untuk ikut Pilkada (Gubernur, Bupati/Walikota), paling tidak harus punya modal Rp100 miliar. Akibatnya, setelah menang (menjabaT banyak yang terjebak dalam kasus korupsi dan masuk bui.
Ada yang menyebutkan untuk menjadi calon bupati atau walikota harus merogoh kocek antara Rp20 hingga Rp100 miliar demi memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Direktur Center for Budget Analysis (CBS), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, setiap calon kepala daerah pasti memberi mahar kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya.
“Mahar untuk parpol tersebut bergantung dari kebijakan parpol masing-masing, bisa antara Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar. Namun tidak mungkin setiap calon mengungkap kepada publik,” terang pria yang akrab disapa Uchok kepada wartwan, Sabtu (13/1).
Sedangkan Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjrafina mengatakan, tahapan kampanye yang paling menguras dana peserta pemilu.
“Walau sudah diberi subsidi APBD, tapi laporan kampanye kandidat ke KPU ternyata tidak memberi dampak. Dana kampanye tetap mahal,” tegasnya.
Dia mencontoh pengalaman Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang mengaku diminta Partai Gerindra menyerahkan mahar Rp40 miliar.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto menjelaskan, berdasarkan aturan, partai politik dilarang meminta mahar dalam jumlah tertentu kepada calon yang akan diusungnya. Karena mahar berpotensi merusak kualitas Pilkada.
“Parpol dilarang meminta mahar atau uang perahu atau apapun namanya kepada calon yang akan diusungnya. Praktik seperti ini akan merusak kualitas Pilkada kita,” jelasnya.
Sebab praktik jual beli ini mengalahkan pertimbangan kapasitas, kapabilitas dan integritas sosok yang diusung. “Yang bisa kasih uang sesuai mahar, bisa diusung. Kalau uangnya dari hasil yang tidak halal kan berbahaya,” katanya.
Namun demikian, dia mengungkap untuk kampanye dan atribut serta operasional memang butuh biaya yang variatif besarnya. Tergantung luas wilayah, tingkat kesulitan mencapai wilayah tertentu di sebuah provinsi. Apalagi bila tidak dibiayai negara, maka ya harus ada yang membiayai. (joh)
