Thursday, November 21, 2019
Home > Berita > Hari Kebebasan Pers Dunia: Presiden Jokowi minta perangi berita hoax

Hari Kebebasan Pers Dunia: Presiden Jokowi minta perangi berita hoax

Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 dihadiri Presiden Jokowi. ((kbr.id)

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Presiden Joko Widodo meminta media arus utama memerangi maraknya berita bohong  (hoax) yang kerap menjadi viral di media sosial.

Presiden menyampaikan hal itu usai menghadiri acara perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

“Mestinya baik media mainstream, media online meluruskan kalau ada berita tidak benar, berita bohong, atau hoax. Harus ada ujaran baik sehingga masyarakat  jadi tercerahkan,” kata Jokowi.

Jokowi mengajak pers memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mampu membedakan mana berita hoax maupun berita benar yang ada di medsos.

“Jangan malah kalau ada yang enggak benar enggak diluruskan malah diangkat atau di-viral-kan. Itu yang perlu kita garap bersama-sama,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar wartawan mampu menulis berita yang baik, karena profesi wartawan telah mendapat perlindungan hukum lewat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jokowi menambahkan, kebebasan yang diterima wartawan juga harus dibarengi dengan pertanggungjawaban atas tulisan yang dimuat oleh pewarta tersebut.

‎”Wartawan sudah mendapatkan kebebasan, yang amat sangat. Di dunia terutama di Indonesia sebagai bagian dari reformasi dulu. Tapi kebebasan pasti ada juga tanggungjawabnya,” kata Jokowi.

Jaga independensi

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center dan dalam sambutannya, JK meminta agar media menjaga independensinya.

Indonesia menjadi tuan rumah hari kebebasan pers dunia ini,  digelar di JCC mulai  1 Mei hingga 4 Mei 2017.

“20 tahun lalu kita tahu bahwa media di Indonesia selalu mendapat perhatian dan pengawasan, sehingga tidak mencerminkan media yang kritik terhadap pemerintah,” kata JK di awal sambutannya.

Namun setelah reformasi, lanjut JK, media mulai memperlihatkan taringnya.

Kebebasan pers dimulai sejak saat itu. Bahkan, UU nomor 40 tahun 1999 adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak memiliki Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menterinya.

JK menilai, pandangan kritis dari media bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih maju.

“Negara tanpa pandangan kritis, tidak bisa berjalan dengan baik,” katanya seperti dilansir antaranews.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi contoh mengenai kebebasan pers. Meski begitu, JK tetap mengimbau agar awak media harus menjaga independensinya. JK bertekad menjadikan pers lebih beretika dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tapi media juga harus menjaga independensinya. Tekad kita menjadikan pers itu bermanfaat, yang tentu juga beretika,” katanya.

Acara Hari Kebebasan Pers Dunia itu Jakarta itu dimeriahkan berbagai acara, di antaranya pemberian penghargaan Kebebasan Pers Guillermo Cano kepada Dawit Isaak, diwakili putrinya Betlehem Isaak.

Bethlehem berharap konflik di Suriah yang menimbulkan banyak korban segera berakhir.

Dawit Isaak, jurnalis keturunan Eritrea-Swedia, dipenjara sudah 16 tahun dan tidak diketahui keberadaannya.

Penghargaan “Guillermo Cano Isaza” diambil dari nama seorang jurnalis Kolombia yang dibunuh dengan alasan politik (asasin) di depan kantornya pada 17 Desember 1986. (arl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru