Thursday, June 04, 2020
Home > Berita > Dubes Resmikan Pusat Pelatihan Bagi TKI Bermasalah di Qatar

Dubes Resmikan Pusat Pelatihan Bagi TKI Bermasalah di Qatar

Dubes Indonesia di Qatar dikelilingi ibu-ibu ketika meresmikan Sanggar Miqasia. (bd)

MIMBAR-RAKYAT.com (Doha) – Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi memanfaatkan momen perayaan International Migrant Day meresmikan Training Centre  MIQASIA ( Migran Qatar Indonesia) pada 28 Desember 2017.

Pusat pelatihan ini ditujukan  bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang berada di shelter KBRI Doha.

Dalam sambutannya, Dubes Basri mengatakan Centre ini bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada penghuni shelter, agar memiliki tambahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau kompetensi yang lebih baik.

Mantan Irjen TNI itu mengutarakan, pelatihan ini juga untuk mengisi  waktu bagi para migran yang umumnya didominasi tenaga kerja wanita, sambil menunggu dipulangkan dan sekaligus wujud dari bentuk perhatian pemerintah terhadap migran di luar negeri.

“Diharapkan agar para migran itu merasakan keberadaan pemerintah dan sekaligus agar migran memiliki bekal di tanah air dan tidak kembali ke Qatar  sebagai pekerja domestic,” katanya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut menjelaskan, jumlah PMI di Qatar sekitar 40 ribu, 10 ribu adalah tenaga kerja terampil dan sisanya 30 ribu tenaga kerja infomal.

“Sekitar 0,4 persen dari total jumlah PMI yang mengalami masalah di Qatar,” ujarnya.  Menurut pejabat KBRI Doha, Boy Dharmawan, meski telah diberlakukan kebijakan moratorium pengiriman PMI informal ke kawasan Timur Tengah khususnya Qatar sejak Mei 2015, namun kenyataannya masih banyak PMI informal berdatangan ke Qatar.

Menurut  Atase Ketenagakerjaan KBRI Doha,  Muhammad Yusuf, pendirian Sanggar Miqasia merupakan inisitif dari Andi Una, Ketua DWP KBRI Doha.  Menurut Andi Una, pelatihan ini merupakan bagian dari wujud empatinya terhadap penderitaan yang dialami para PMI, pahlawan devisa yang mempertaruhkan nyawa guna menghidupi keluarganya di tanah air.

Yusuf menambahkan bahwa salah satu hak pekerja migran adalah mendapatkan akses peningkatan kapasitas disi melalui pendidikan dan latihan. ” Hal ini berdasarkan undang undang no 18 tahun 2017,” papar pejabat yang baru lima bulan bekerja di Qatar. Ditambahkannya, program pelatihan untuk 2018 antara lain meliputi tata busana, tata boga dan handicraft.

Para PMI belajar keterampilan dari para pelatih profesiaonal termasuk diantaranya ibu-ibu DWP yang  beberapa diantaranya memiliki keahlian.  Una mengutarakan, sanggar ini juga merupakan salah satu wujud solidaritas terhadap PMI di penampungan agar merasakan rasa persaudaraan. “Ini merupakan wujud dari pemberdayaan  pemerintah sekaligus menghargai perjuangan TKI dalam mencari nafkah di luar negeri,” ungkapnya.

Salah seorang PMI asal Kabupaten Bogor,  Momo, merasa senang adanya pelatihan ini. “Semoga bisa berkreasi,” ujarnya. Seorang PMI bernama Sani mengharapkan pelatihan dapat menjadikannya trampil agar menjadi modal kerja di kampung.

PMI lainnya bernama Tati merasakan suasana kekeluargaan selama di penampungan. “Mudah-mudahan ilmunya bermafaat di kampung,” ungkap Ibu tiga anak asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ketika ditanyakan perasaannya mengenai program pelatihan di penampungan sambil menunggu pemulangan.

Demikian pula halnya dengan harapan seorang PMI asal Kabupaten Kerawang, Rini. ” Saya berharap untuk mudah mudahan lebih maju lagi ke depannya,” katanya.  (bd/arl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru