MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Yudi Latif, cendikiawan yang juga pengamat, dilantik Presiden Jokowi menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6) pagi.
“Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Jangan malah dengan Pancasila memecah belah bangsa ini,” ujar Yudi Latif setelah pelantikan tersebut.
Dia menginginkan, dengan Pancasila menyatukan bangsa ini, karena Pancasila memang yang menjadi pengikat. Dia mengibaratkan sapu lidi, perlu pengikat. “Seperti sapu lidi, kalau tidak ada pengikatnya, akan berserakan. Pancasila itu pengikat kita, pemersatu kita,” katanya.
Bersamaan dengan itu, Presiden Jokowi juga melantik 9 (sembilan) tokoh nasional sebagai Pengarah pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).
Kesembilan tokoh nasional yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2017 Nomor 31M Tahun 2017 itu adalah: 1. Megawati Soekarnoputri; 2. Try Sutrisno; 3. M. Mahfud MD; 4. Ahmad Syafii Maarif; 5. Ma’ruf Amin; 6. Said Aqil Siradj; 7. Andreas Anangguru Yewangoe; 8. Wisnu Bawa Tenaya; dan 9. Sudhamek.
Pelantikan pengarah dan kepala UKP PIP itu diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh kelompok musik Paspampres, kemudian pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2017 Nomor 31M Tahun 2017, tentang pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Presiden, dan kemudian dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan pemberian selamat kepada Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah dilantik oleh seluruh undangan yang hadir.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Ketua MA M. Hatta Ali, Ketua MK Arief Hidayat, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya. (joh)
