MIMBAR-RAKYAT.com (Bangkok) – Salah satu agenda rombongan Dewan Pers saat berkunjung ke Thailand adalah bertemu dengan Chuan Lekpai, Presiden Dewan Nasional Thailand yang sekaligus Ketua Parlemen Thailand.
Kami dibawa Dewan Pers Nasional Thailand (NPCT) untuk berdiskusi dengan mantan Perdana Menteri Thailand (1992-1995, 1997-2001) itu dan mendorong percepatan keluarnya Undang-Undang Pers agar kedudukan NPCT tidak lagi lembaga swasta seperti sekarang ini.
Rancangan UU sudah di tangan parlemen baru hasil pemilu lalu dan menurut kebiasaan sebelum tutup tahun 2019 sudah bisa ditetapkan, karena biasanya dibahas sekitar 3-4 bulan.
Dengan kondisi saat ini, banyak kekurangan yang dirasakan oleh NPCT. Untuk keuangan mereka harus mandiri, mencari sendiri. Keanggotaanya bersifat sukarela dan harus mendaftarkan diri, sehingga apabila ada komplain dari masyarakat hanya menyangkut anggota yang bisa diurus.
Di luar itu masyarakat kesulitan dan NPCT jelas tidak berwenang. Apabila undang-undang berlaku maka negara akan membiayai operasional NPCT. Sementara keanggotaan walau ada perwakilan pemerintah, itu hanya sebagai wujud dari penggunaan APBN yang harus diawasi wakil negara.
Selain Indonesia dan Thailand, juga hadir rombongan Dewan Pers Timor Leste dan Dewan Pers Myanmar, yang sehari sebelumnya sepakat untuk membentuk Jaringan Dewan Pers 4 Negara.
Di Asia Tenggara baru empat negara ini yang memiliki lembaga tingkat nasional. Di Filipina misalnya ada untuk tingkat provinsi Cebu. Malaysia sudah ingin membentuk begitu pula Laos, namun sejauh ini belum terwujud.
Kami menemui Chuan Lekpai di gedung parlemen, di ruang tamu yang megah. Karena datang lebih cepat 15 menit, terpaksa kami menunggu seperti patung, menikmati kemewahan karena perabot yang terlihat mahal, dibandingkan ruang Ketua MPR RI yang kebetulan pernah saya masuki ketika beraudiensi dengan almarhum Taufiq Kiemas.
Saat masuk ruangan, keramahan Chuan Lekpai segera terasa. Dengan senyum simpatik, dia menyalami semua tamu yang datang, tidak hanya ketua rombongan dan Ketua NPCT, Chavarong. Protokol ikut mendampingi pertemuan, dengan dua penerjemah, satu untuk Chuan Lekpai, satu untuk tim tamu.
Kerja sama 4 Dewan Pers
Saat memberi sambutan dia menerima baik kerjasama keempat Dewan Pers dan berharap itu dapat mempererat hubungan antara masyarakat selain hubungan resmi pemerintahan dan parlemen.
Ia juga menunjukkan pemahaman yang luas tentang Asia Tenggara dan ASEAN pada khususnya. Tidak mengherankan karena dia politisi senior yang berkali-kali menjabat posisi menteri, termasuk Kesehatan, Pertanian, Perdagangan, sampai Menteri Pertahanan. Lulusan Thammasat University ini juga pernah menjadi Menteri Kehakiman serta Wakil Perdana Menteri sebanyak dua kali.
“Saya sangan mendukung kemerdekaan pers karena itu adalah suatu yang dibutuhkan sebuah negara demokrasi, “ katanya menekankan. Ketua NPCT segera menambahkan, Thailand mengalami masa emas kemerdekaan pers ketika Chuan Lekpai menjadi Perdana Menteri.
Ia bercerita baru sepekan pulang dari Jakarta, mewakili pemerintah memberikan penghormatan kepada Presiden Ketiga BJ Habibie yang wafat. Dia juga menyinggung soal asap yang turut menyeberang ke wilayah Thailand bagian Selatan sehingga menimbulkan persoalan dan berharap dapat bekerjasama dengan parlemen Indonesia untuk mencari solusi.
Saya sendiri saat membalas sambutan menyatakan, Dewan Pers Thailand sudah seperti saudara sendiri karena sudah saling berkunjung selama beberapa tahun.
Indonesia berharap kerjasama akan semakin berkembang dengan pertukaran wartawan antarnegara, peningkatan pelatihan etik, dsb. NPCT termasuk menjadi rujukan mengenai kemerdekaan pers (yang sekarang ironisnya tertinggal akibat berkuasanya militer beberapa waktu lalu).
Tidak lupa saya menyampaikan doa agar diberi kesehatan baik, meskipun di usia 82 tahun Chuan Lekpai masih terlihat sehat dan segar.
Tidak terasa acara yang dijadwalkan selama 60 menit molor setengah jam lebih karena asyiknya pembicaraan yang hangat dan penuh persahabatan. Tentu saja diharapkan ke depan kemerdekaan pers akan semakin berkembang di Asia Tenggara karena itulah salah satu syarat agar sebuah negara mencapai perkembangan positif di kawasan ini. (arl)
