Friday, December 06, 2019
Home > Editorial > Beda Antara SBY dan Jokowi

Beda Antara SBY dan Jokowi

Perbedaan SBY dan Jokowi

SBY & Jokowi

MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)  – Presiden Joko Widodo akhirnya membuat dua keputusan berkaitan dengan kisruh KPK-Polri. Pertama, membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi kemudian menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri untuk selanjutnya meminta persetujuan dari DPR.

Pertama. dalam hal ini  SBY disebut lamban,  dengan kasus serupa, ternyata SBY lebih cepat dari Jokowi yang jauh lebih lamban. Perlu lebih sebulan untuk menelurkan kebijaksanaan yang konkrit. SBY tidak lebih dari 2 minggu menetapkan Tim 8 yang punya kewenanmgan resmi. Tim 9 yang dibentuk Jokowi tidak lebih dari tim abal-alal. Karena tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Kedua, menunjuk Taufikqurahman Ruki, Indriyanto Seno Aji dan Johan Budi sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.  Penunjukan tiga pimpinan KPK sementara ini sekaligus juga sebagai kelanjutan dari keluarnya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara (non aktif) Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Tulisan Lain: 3 Langkah Solusi SBY Jika Jadi Jokowi

Dari hasil Tim 8 yang dibentuk SBY menghasilkan rekomendasi bahwa komisioner KPK saat itu, Bibit  Samat Rianto dam Chandra Hamzah tidak layak dikriminalkan, sehingga tidak layak menjadi tersangka. Dalam kasus Polri vs KPK era Jokowi, Polri mengambil inisiatip cepat menjadikan Bambang Widjajanto tersangka.

Kemudian Presiden Jokowi memangil pimpinan Polri dan KPK. Didepan wartawan keduanya diintruksikan untuk tidak melanjurkan saling meng-kriminalisasi. Perintah terbuka ini termyata secara telanjang dilanggar Polri dengan menyusul menjadikan tersangka Abraham Samad . Kemudian 21 penyidik KPK juga dibidik. Semua alasan yang dijadikan dalih, dari segi hukum, mungkin memenuhi syarat. Tetapi semut pun tahu itu adalah perkara abal-abal. Paling tidak perkara tipiring.

Dalam hal ini SBY lebih jeli. Ia tidak memberi kesempatan Polri menetapkan Bibit dan Samat enjadi tersangka. Dengan kewenangannya, sesungguhnya polisi bisa membuat gampang sesorang sebagai tersangka. Sebagai ilustrasi, dengarkan pergunjingan yang marak dimasyarakat. “Hati-hati kalau menghadapi penggeledahan pada razia di jalan. Bisa saja penggeledah melemparkan sebungkus narkoba ke bawah jok maobil Anda. Dan anda ditangkap karena dituduh membawa barang terlarang”. (untung saja Bambang tidak ditangkap dengan cara itu )

Sementara Presiden Jokowi membiarkan pembangkangan itu sehingga secara resmi kedua pimpinan KPK menyandang status tersangka. Pembangkangan yang terang-terangan ini, sejatinya mendegradasi kewibawaan seorang presiden. Itu kalau Presiden Jokowi paham arti sense of crisis.

Kini kedua pimpinan KPK , ibarat dalam pertandingan tinju sudah terpukul jatuh. Tetapi bukan KO. Mesti menunggu hitungan sam[pai 10. Kalau selama hitungan itu tidak bangun, baru dinyatakan KO. Nah hitungan itu adalah proses penyelidikan terhadap kasus abal-abal yang dituduhkan hakim menyatakan salah, baru kedua pimpinan KPK itu, dinjyatakan KO.

Tulisan Sejenis: SBY yang Memulai , Jokowi yang Mengakhiri

Indonesia Corruption Watch menilai meskipun lamban namun langkah Presiden tersebut merupakan langkah kompromi untuk menjawab polemik yang terjadi. “Meskipun melegakan namun belum cukup menggembirakan,” kata Aktivis ICW Ade Irawan, Rabu (18/2).

Yang sedikit menggembirakan. Jokowi akhirnya mau menarik pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri sesuai dengan aspirasi rakyat. Setidaknya presiden mau mendengarkan keinginan publik agar institusi Polri tidak dipimpin oleh orang atau figur yang dinilai bermasalah.

Namun demikian, keputusan presiden belum cukup memberikan ketegasan terhadap kelanjutan proses kriminalisasi yang terjadi terhadap pimpinan, penyidik maupun pegawai KPK. Presiden melemparkan ke pundak Badrodin untuk mengembalikan rehabilitasi hubungan KPK dan Polri, setelah babak belur akibat kasus Budhi Gunawan.

Seluruh pimpinan KPK sudah dilaporkan ke Kepolisian dengan sejumlah kasus yang dinilai mengada-ada. Sebanyak 21 penyidik KPK juga mulai diancam dikriminalisasi karena dianggap memiliki senjata ilegal.

Bahkan penunjukkan Plt Pimpinan KPK ada yang meanggap merupakan bentuk legalisasi terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan polisi kepada dua pimpinan KPK.

Tapi baiklah, kita tidak sejauh itu berasumsi Apakah nanti Badrodin “tanggap sasmita” dan Polri menghentikan proses kriminalisasi terhadap pimpinan, pegawai, dan penyidik KPK.

Presiden dapat saja membentuk Tim Independen untuk menilai secara objektif apakah proses kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dinilai wajar ataukah tidak wajar. Seperti yang dilakukan SBY, dengan membentuk Tim 8 ketika muncul konflik Cicak vs Buaya jilid I Jika poses hukum yang dilakukan tidak wajar sebaiknya segera hentikan proses penyidikan.

Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sudah jadi tersangka. Demi hukum keduanya harus mundur. Budhi Gunawan tidak jadi dilantik Jadi Kapolri. Apakah hasil akhir ini sudah cukup seimbang ?

Tetapi diluar itu, kita sudah dipertontonkan ulah pejabat publik yang “petakilan”, pembengkokan logika yang edan-edanan, akrobat dan avounturir politik yang menjijikkan.  Terlalu mahal untuk sebuah kelambanan Jokowi.  (Ais)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru