Saturday, December 07, 2019
Home > Hukum > Atut Penuhi Panggilan KPK

Atut Penuhi Panggilan KPK

MIMBAR RAKYAT.com (Jakarta) – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak.

Atut yang tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat, tampak tidak sehat, sehingga harus dipapah oleh ajudannya, ia masuk ke ruang steril KPK tanpa berkomentar.

Pengacara Atut, Firman Wijaya yang ikut menemani ketua DPP Partai Golkar bidang Perempuan tersebut mengatakan kliennya dalam kondisi sakit.

“Memang ada pertimbangan kesehatan awalnya, karena memang kondisi ibu kurang sehat,” ucap Firman, yang mengaku Atut sedang dalam kondisi tertekan.

“Ini manusiawi, situasi dalam tekanan, tapi hari ini siap memenuhi KPK, kami sebagai kuasa hukum melakukan sebaiknya kepada ibu Atut supaya kooperatif, secara proporsional. Itulah harapan kita,” ungkap Firman.

KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 16 Desember, ia dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undan No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Porupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan Atut bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan diduga memberikan suap sebesar Rp1 miliar kepada mantan ketua MK Akil Mochtar melalui seorang advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah berstatus tersangka.

Berkaitan dengan kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa (17/12) lalu.

KPK juga menduga Atut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten, tapi belum mengeluarkan spridik untuk kasus tersebut.

KPK telah mencegah sekretaris pribadi serta ajudan Ratu Atut, Alinda Agustine Quintansari dan Riza Martina bepergian keluar negeri.

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Ratu Atut Chosiyah dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik yang bersangkutan.

Apabila hak politik Atut tidak dicabut, maka keluarganya yang sebagian besar merupakan bagian dari “dinasti” kekuasaannya di eksekutif maupun legislatif Provinsi Banten, dikhawatirkan akan menghambat proses penuntasan kasus tersebut,  kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko, di Denpasar, Jumat.

Ratusan pendukung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang tergabung “Presidium Banten Bersatu” unjuk rasa di depan Gedung KPK menyebabkan kemacetan di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat.

Presidium Banten Bersatu merupakan gabungan dari lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, ibu-ibu, petani, serta pedagang. Mereka memberi dukungan kepada Ratu Atut yang tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak di Mahkamah Konstitusi.  (KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru