Monday, October 21, 2019
Home > Berita > Anggaran Pilkada Serentak Membengkak

Anggaran Pilkada Serentak Membengkak

Mendagri Tjajo Kumolo. (Foto: Dok HUmas Kemendagri)

Mendagri Tjajo Kumolo. (Foto: Dok HUmas Kemendagri)

Mimbar-Rakyat.com (Yogyakarta) – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak malah membengkak hingga 150 persen, dari perkiraan semula bisa lebih efisien. Demikian dikatakan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Yogyakarta, Kamis (27/4).

MenurutTjahjo, seperti dikutip dari kemendagri.go.id, awalnya pelaksanaan pilkada secara serentak diperkirakan akan menekan budget. Namun nyatanya malah membengkak sampai kira-kira di atas 150 persen.

“Waktu awal-awal saya jadi menteri tahun 2015, dibayangan saya Pilkada serentak akan hemat, tapi mohon maaf ternyata lebih membengkak, lebih dari 150 persen,” katanya usai jadi pembicara pada Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Berdasar laporan yang ia terima dari KPU, menurut Mendagri, anggaran ini membengkak karena meningkatnya harga logistik selama lima tahun terakhir. Namun Tjahjo juga mengatakan anggaran ini membengkak karena dimanfaatkan pihak lain.

“Alasan KPU harga pembelian logistik selama lima tahun meningkat, tapi juga (karena) dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Misalnya, kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda, sekarang beli mobil, jadi efisiensinya tidak ada. Nah 2015 juga sama, masih membengkak dibandingkan dengan kalau kita tiap hari Pilkada,” tambah Tjahjo.

Namun, kata Tjahjo, ukuran suksesnya suatu kegiatan politik memang tidak bisa dinilai dengan uang. Biaya politik diakuinya besar sekali, bisa sampai triliun, untuk jadi anggota DPR saja bisa miliaran. Ada hal-hal yang menurut Tjahjo juga penting dari Pilkada serentak, misalnya membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah.

“Yang penting partisipasi masyarakat, tidak ada politik uang, ada jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Bagi kami pemerintah, kalau bisa serentak itu akan membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah,” kata menteri.

Seperti diketahui, hingga 28 Maret 2017 total usulan anggaran yang diajukan KPUD ke Pemda dari 171 daerah di Indonesia untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 11,3 triliun.***(eank)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru