Wednesday, November 20, 2019
Home > Berita > Aksi Anti-Ekstradisi Terus Berlangsung Hong Kong

Aksi Anti-Ekstradisi Terus Berlangsung Hong Kong

Pengunjuk rasa di luar gedung Dewan Legislatif, Rabu (12/6) pagi. (Foto: Reuters/BBC News)

Pengunjuk rasa di luar gedung Dewan Legislatif, Rabu (12/6) pagi. (Foto: Reuters/BBC News)

Mimbar-rakyat.com (Hong Kong) – Pada Rabu (12/6) pagi, para pengunjuk rasa, termasuk yang mengenakan topeng atau penutup wajah, memblokir jalan-jalan utama di sekitar gedung pemerintah. Polisi dengan pakaian anti huru hara merespons dengan menggunakan semprotan merica.

Polisi  berupaya membubarkan pengunjuk rasa yang anti-ekstrasidi tersebut dan mereka menyatakan siap menggunakan kekuatan. Demikian dilaporkan BBC News. Ribuan pengunjuk rasa dan polisi di digambarkan dalam kebuntuan karena kemarahan akibabt rencana diberlakukannya undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke daratan Cina.

Dewan Legislatif (LegCo) telah menunda pembacaan kedua RUU tersebut. LegCo pro-Beijing mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu ini  yang mengatakan bahwa pertemuan yang direncanakan berlangsung 11:00 waktu setempat (03:00 GMT), akan ditunda.

Namun, meskipun ada tentangan luas, pemerintah mengisyaratkan akan terus mendorong ekstradisi.
Pemungutan suara final diharapkan pada 20 Juni dengan LegCo diperkirakan akan meloloskan RUU tersebut. Demikian dikutip dari laporan media Hong Kong.

Dalam adegan yang menyerupai gerakan Payung pro-demokrasi 2014, ribuan demonstran – kebanyakan anak muda dan mahasiswa – turun ke jalan-jalan dan berusaha memblokir akses ke gedung-gedung pemerintah sebelum debat RUU yang dijadwalkan.

“Perilaku ini telah melampaui ruang lingkup pertemuan damai,” kata Kepolisian Hong Kong dalam sebuah tweet pada hari Rabu.

“Kami meminta (pengunjuk rasa) untuk pergi sesegera mungkin … kalau tidak kami akan menggunakan kekuatan yang sesuai.”

Kritik terhadap RUU amandemen undang-undang ekstradisi mengutip dugaan penggunaan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan pengakuan paksa dalam sistem peradilan Tiongkok.

Pemerintah telah menjanjikan perlindungan hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dan langkah-langkah lain yang dikatakannya harus mengurangi kekhawatiran. Namun demikian, hal itu telah menyebabkan aksi unjuk rasa terbesar di wilayah tersebut sejak ia dikembalikan ke China oleh Inggris pada tahun 1997.

Polisi mengatakan mereka juga sedang menyelidiki ancaman pembunuhan yang dilakukan terhadap Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan anggota departemen kehakiman atas RUU tersebut.

Berbagai kelompok telah berbicara menentang ekstradisi ke China dalam beberapa hari terakhir termasuk sekolah, pengacara dan bisnis, dengan ratusan petisi juga beredar.

Lebih dari 100 bisnis termasuk sebuah majalah mengatakan mereka akan libur untuk memungkinkan staf mereka memprotes kebebasan dan hampir 4.000 guru mengatakan mereka akan mogok. Sejumlah perusahaan keuangan, termasuk HSBC, telah membuat pengaturan kerja yang fleksibel untuk hari Rabu.

Lobi bisnis yang kuat mengatakan mereka takut rencana itu akan merusak daya saing Hong Kong sebagai basis operasi.

Pada hari Minggu, penyelenggara aksi mengatakan lebih dari satu juta orang turun ke jalan memegang plakat dan menuntut pemerintah membatalkan amandemen, meskipun polisi menempatkan angka jauh lebih rendah pada 240.000.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, telah memperingatkan terhadap protes dan pemogokan massa lebih lanjut, dengan mengatakan: “Saya menyerukan kepada sekolah, orang tua, lembaga, perusahaan, serikat pekerja untuk mempertimbangkan secara serius jika mereka mengadvokasi aksi radikal ini.”

Mereka mengizinkan permintaan ekstradisi dari pihak berwenang di Cina daratan, Taiwan dan Makau untuk tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Permintaan kemudian akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus.

Langkah itu dilakukan setelah seorang pria Hong Kong berusia 19 tahun diduga membunuh pacarnya yang berusia 20 tahun saat mereka berlibur di Taiwan bersama pada Februari tahun lalu. Pria itu melarikan diri ke Hong Kong dan tidak dapat diekstradisi ke Taiwan karena tidak ada perjanjian ekstradisi di antara keduanya.***(janet)

 

Pengunjuk rasa di luar gedung Dewan Legislatif, Rabu (12/6) pagi. (Foto: Reuters/BBC News)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru