Monday, November 18, 2019
Home > Berita > 657 Hakim Diusulkan Diberikan Sanksi

657 Hakim Diusulkan Diberikan Sanksi

Ilustrasi. (ist)

MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Sejak berdiri hingga Juni 2018, Komisi Yudisial (KY) telah mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 657 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Rekomendasi sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan melalui proses Sidang Pleno Anggota KY.

“Saat masih diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2004, fase 2005-2011 usul penjatuhan sanksi adalah sebanyak 120 sanksi,” kata Jurubicara KY Farid Wajdi, di Jakarta, Rabu (15/8).

Dari total 120 sanksi tersebut, berupa teguran tertulis sejumlah 54 usulan sanksi (45%), pemberhentian sementara sejumlah 50 usulan sanksi (41,67%) dan pemberhentian 16 usulan sanksi (13,33%).

“Sedangkan, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011, KY telah mengajukan usul penjatuhan sanksi sebanyak 537 sanksi,” lanjut Farid.

Sanksi sebanyak 537 tersebut, terdiri sanksi ringan dijatuhi kepada 393 hakim terlapor (73,18%), sanksi sedang 92 hakim terlapor (17,13%), dan sanksi berat kepada 52 hakim (9,68%).

JENIS PELANGGARAN

Dilihat dari jenis pelanggaran, terbanyak adalah bersikap tidak profesional dan tidak cermat.

“Contoh pelanggaran yang ditemukan dalam laporan berbentuk kesalahan penulisan putusan (typo error, clerical error),” ungkap Farid.

Dimaksud kesalahan penulisan putusan adalah kekeliruan atau kekhilafan dalam penulisan atau menempatkan keterangan dalam pertimbangan atau amar putusan yang seharusnya tidak ada, tetapi tetap muncul di dalam putusannya.

“Jadi, tidak semata-mata kesalahan ketik pada penulisan huruf atau penulisan nama. Kekhilafan terjadi tidak mengenal tempat. Kesalahan penulisan putusan dapat berakibat putusan tak mengikat secara hukum.”

Farid menjelaskan banyak terjadi justru memunculkan masalah substansi yang tidak dapat ditelorir (invalidated).

“Dalam beberapa kasus, salah ketik putusan dapat berdampak tidak dapat dieksekusinya suatu putusan atau bahkan menghilangkan hak-hak para pihak dalam proses hukum acara.”

Jenis pelanggaran lainnya berbentuk: bersikap tidak berperilaku adil, bertemu pihak berperkara, perselingkuhan, perjudian, narkoba, indispliner, dan menerima suap dan gratifikasi. (ahi/dir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru